KOMPAS.com - Direktur Pasifik dan Oseania Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia (RI) Adi Dzulfuat menekankan pentingnya transformasi pertambangan berkelanjutan dengan fokus pada perlindungan lingkungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat lokal.
“Urgensi transformasi pertambangan berkelanjutan amatlah penting dengan memperhatikan penguatan perlindungan terhadap lingkungan dan kebermanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat lokal,” ujarnya dalam siaran pers yang dikutip dari laman kemlu.go.id, Rabu (4/9/2024).
Pernyataan tersebut disampaikan Adi saat membuka "International Workshop on Downstream mining with Value Added and Critical Mineral Resources Indonesia-Africa" di sela-sela Pertemuan ke-2 Indonesia-Africa Forum (IAF) yang digelar di Hotel Hyatt, Bali, Selasa (3/9/2024).
Baca juga: Di Forum Parlemen Indonesia-Afrika, Puan Dorong Kerja Sama untuk Atasi Mpox
Lokakarya yang digelar dalam side event Pertemuan ke-2 IAF ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan pertambangan dari Indonesia dan berbagai negara Afrika, termasuk Kenya, Mozambik, Zimbabwe, dan Tanzania.
Acara tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai regulasi, peluang, tantangan, dan strategi peningkatan rantai nilai mineral penting antara Indonesia dan Afrika.
Adi menyatakan bahwa tantangan utama bagi Indonesia saat ini adalah meminimalkan dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan sembari mengoptimalkan nilai dari kegiatan pertambangan itu sendiri.
Baca juga: Komoditas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar Turun Harga Per September 2024
Ia juga berharap bahwa berbagai potensi kerja sama sektor pertambangan antara Indonesia dan Afrika semakin terbuka, serta tercapai pemahaman bersama mengenai insentif, regulasi, dan relaksasi yang disiapkan oleh pemerintah untuk menarik investor.
Adi juga menekankan pentingnya praktik pertambangan berkelanjutan yang mengedepankan aspek sosial, ekonomi, dan pengelolaan yang transparan.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Kemaritiman), Adriani Kusumawardani menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan hilirisasi tambang dengan nilai tambah, terutama untuk komoditas bernilai ekonomi tinggi.
Baca juga: LDII Temui Jokowi di Istana Lapor Hasil Rakernas, Mengaku Tak Bahas Tambang
“Proses hilirisasi tambang bernilai tambah untuk critical mineral sangat menguntungkan Indonesia, dan (proses hilirisasi) ini sangat bisa diterapkan di negara-negara Afrika yang berlimpah tambangnya" jelasnya.
Bahas isu-isu pertambangan di Indonesia dan Afrika
Lokakarya tersebut juga membahas berbagai isu pertambangan di Indonesia dan Afrika, kolaborasi multi-pemangku kepentingan di sektor pertambangan, serta strategi pertambangan berkelanjutan dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip environmental, social, and governance (ESG).
Kegiatan tersebut diawali dengan sesi plenary yang dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjenminerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Siti Sumilah Rita Susilawati, dan Ketua Kamar Dagang Divisi Tambang serta Anggota Dewan Eksekutif Artisanal and Small Scale mining Association of Kenya (ASMAK), Vishal Khargam.
Baca juga: Perlindungan Mangrove di Areal Penggunaan Lain Butuh Kejelasan Regulasi
Rita menjelaskan peran pemerintah dalam menyusun berbagai regulasi dan strategi hilirisasi mineral untuk tingkatkan nilai tambah serta strategi untuk menarik investasi di sektor pertambangan mineral di Indonesia.
Sementara itu, Vishal menyampaikan perkembangan Pemerintah Kenya untuk mengelola pertambangan rakyat yang telah bekerja sama dengan Indonesia untuk membangun masyarakat tambang yang bertanggungjawab (responsible mining community).
Dalam sesi diskusi, panel-panel menghadirkan berbagai pembicara dari berbagai perusahaan ternama yang membahas berbagai isu di sektor pertambangan.
Source https://news.kompas.com