JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Menurut Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, IUP yang diberikan kepada pihaknya berupa izin kelola tambang batu bara di Kalimantan Timur (Kaltim) dengan luas lahan 26.000 hektar. Adapun lahan yang diberikan merupakan bekas tambang Kaltim Prima Coal (KPC). "Kami sampaikan terima kasih kepada Presiden yang telah memberikan konsesi sampai dengan terbitnya IUP, sehingga kami sekarang siap untuk segera mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan. Lokasinya di Kalimantan Timur," jelas Gus Yahya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/8/2024). "Iya eks KPC. Jadi relinquish (pelepasan) dari KPC. Luasannya 26.000 hektar," lanjutnya. Baca juga: Jokowi Bahas Tambang di Istana Saat Rakyat Demo Kawal Putusan MK
Dengan adanya IUP yang sudah terbit, PBNU berencana mengelola tambang mulai Januari 2025 mendatang. Saat ini surat resmi IUP juga sudah disahkan. Saat ditanya soal perkiraan nilai produksi dari tambang yang akan dikelola PBNU, Gus Yahya menyatakan belum bisa menyampaikan secara pasti. Sebab baru sebagian kecil saja yang nantinya akan dieksplorasi. "Itu baru sebagian dieksplorasi ya. Sebagian kecil saja yang dieksplorasi. Sehingga kita belum tahu semuanya berapa juga belum tahu. Baru sebagian kecil sekali yang dieksplorasi. Ya, kita sudah bisa mulai produksi tapi juga sambil harus eksplorasi lagi," jelasnya. Baca juga: Ketum PBNU Bertemu Jokowi di Istana, Bahas Konsesi Tambang dan Investasi di IKN Sementara itu, saat ditanya soal peruntukan tambang batu bara untuk hilirisasi, Gus Yahya menyatakan masih akan berkoordinasi dengan rekan-rekan di PBNU. Secara internal mereka akan membahas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat mengelola tambang batu bara.
Source https://news.kompas.com