Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta PT PLN (Persero) untuk segera mengatasi kendala teknis yang memicu terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah. Pemadaman listrik itu sendiri dinilai menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.
Bahlil menegaskan bahwa kendali operasional dan penuntasan masalah gangguan sistem sepenuhnya berada di bawah kewenangan PLN. Bahlil juga telah menjalin komunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN untuk mendorong percepatan mitigasi agar peristiwa pemadaman tidak kembali terulang.
"Saya mendengar informasi ada beberapa daerah terjadi pemadaman bergilir. Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprehensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak ada lagi pemadaman," ujarnya dalam keterangan resmi, di Purworejo, Jawa Tengah, dikutip Senin (22/6/2026).
Pemerintah meminta manajemen PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional dan memastikan setiap proses berjalan optimal. Bahlil menekankan bahwa pihaknya hanya bertindak di sisi regulasi, sementara kelancaran kegiatan operasional kelistrikan merupakan tanggung jawab penuh perseroan.
"Segera atasi masalah teknis ini, karena masalah teknis semuanya ini kewenangan dan kendalinya memang ada di PLN. Yang mengoperasikan listrik itu bukan Dirjen Listrik, bukan ya. Bukan kita. Kita regulasinya sementara yang melaksanakan kegiatan adalah PLN," tegasnya.
Di samping itu, pihaknya membantah anggapan bahwa gangguan listrik tersebut disebabkan oleh minimnya stok energi primer di pembangkit. Berdasarkan data Kementerian ESDM, total alokasi batu bara yang diberikan pemerintah kepada perusahaan pelat merah tersebut diklaim sudah sangat mencukupi kebutuhan tahunan.
"Total kebutuhan batubara PLN itu 154 juta. Dari 154 juta itu Dirjen minerba sudah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batubara nasional itu sebesar 180 sampai 190 juta yang sudah dikontrakan 134 juta ton, artinya tinggal sekitar 18 juta kan? Di mananya ada kekurangan," paparnya.
Bahlil menggarisbawahi bahwa hambatan yang terjadi kemungkinan besar terletak pada rantai distribusi dan manajemen logistik di internal perusahaan. Otoritas mendesak penguatan pengawasan operasional agar layanan listrik kepada masyarakat dapat kembali andal tanpa adanya gangguan teknis di berbagai daerah.
"Teknisnya, untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN," pungkasnya.
(pgr/pgr)
Source https://www.cnbcindonesia.com