JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pemberian konsesi tambang bagi perguruan tinggi dinilai berisiko menumpulkan daya kritis lembaga pendidikan kepada pemerintah.
Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar mengatakan, pihaknya menilai kebijakan yang kini tertuang dalam Revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (minerba) itu merendahkan marwah perguruan tinggi.
“Ini bisa dibaca sebagai upaya mengkooptasi kampus, sehingga kehilangan daya kritis,” kata Melky saat dihubungi Kompas.com, Jumat (24/1/2025).
Melky mengatakan, dengan kondisi seperti itu, perguruan tinggi sebagai salah satu mercusuar ilmu pengetahuan akan menjadi tukang stempel kebijakan pemerintah.
Baca juga: BEM SI Tolak Usul Perguruan Tinggi Kelola Tambang: Kampus Bukan Tempat Bisnis
Padahal, sebagaimana diketahui, selama ini perguruan tinggi menjadi bagian masyarakat yang turut mengawasi jalannya pemerintahan.
Ia mengingatkan, perguruan tinggi memiliki misi mencetak sumber daya manusia unggul (SDM) melalui Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Selain itu, kebijakan ini dinilai menjadi siasat pemangku otoritas untuk melepas tangan dari tanggung jawab mereka dalam mensejahterakan akademisi.
“Sehingga, menurut saya, ini saatnya kampus mesti bersuara keras, setelah sebelumnya sebagian besar justru takluk,” ujar Melky.
Baca juga: Draf RUU minerba: Perguruan Tinggi Dapat Kelola Tambang dengan Cara Prioritas
Sebelumnya, DPR RI mengusulkan agar perguruan tinggi bisa mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) secara prioritas.
Usul anggota dewan itu tertuang dalam draf RUU minerba yang telah disetujui sebagai RUU usul inisiatif DPR pada Kamis (23/1/2025).
Dalam Ayat 2 RUU tersebut dijelaskan, sejumlah dasar pemberian WIUP pada perguruan tinggi antara lain, status perguruan tinggi terakreditasi, peningkatan akses dan layanan pendidikan masyarakat, serta luasan WIUP Mineral Logam atau Batubara.
Source https://news.kompas.com