Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bayan Resources Tbk (BYAN) memastikan rencana pemerintah melakukan pensiun dini pada 14 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara tidak akan berdampak signifikan, terutama bagi kelangsungan usaha perusahaan di bidang pertambangan.
Direktur PT Bayan Resources Tbk (BYAN) Alexander Ery Wibowo mengakui percepatan penghentian masa operasi 14 PLTU tersebut bakal mengurangi penggunaan batu bara di dalam negeri. Namun, ia optimistis hal tersebut tak akan berdampak signifikan.
"Saya pikir gak signifikan, apalagi banyak smelter baru yang butuh batu bara juga, jadi penurunannya gak akan signifikan untuk kebutuhan domestik dalam negeri. Dalam jangka pendek gak berpengaruh," kata dia dalam acara Economic Update 2023 CNBC Indonesia, Selasa (11/7/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Alex belum mengetahui secara pasti data-data dari 14 PLTU yang rencananya akan dipensiunkan. Namun yang jelas PLTU-PLTU dengan kapasitas besar masih bisa akan beroperasi selama 20-25 tahun ke depan.
"Mungkin PLTU tua bisa jadi salah satu yang gak optimal juga, size-nya juga gak tahu. Tapi sejauh yang saya tahu, PLTU yang besar-besar masih baru dan bisa beroperasi selama 20-25 tahun," tambahnya.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan setidaknya 13 atau 14 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara di Indonesia yang siap 'disuntik mati' atau dipensiunkan dini. Hal itu sebagai upaya pemerintah mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca di dalam negeri.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan sebesar 4.800 Mega Watt (MW) atau 4,8 Giga Watt (GW) yang terdiri dari setidaknya 13-14 PLTU untuk dipensiunkan dini.
"Kita dalam daftar itu 4,8 GW subjek terhadap pendanaannya. Kita sudah tawarkan 4,8 GW. Lumayan, ada berapa ya, 13 atau 14 (PLTU)," jelas Dadan saat ditemui di gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (3/7/2023).
Dia juga mengatakan bahwa nantinya, pendanaan untuk memensiunkan dari ke 13 PLTU tersebut akan diajukan pada pendanaan Just Energy Transition Program (JETP) yang diusung berbagai negara maju di dunia, salah satunya Amerika Serikat.
Dadan memastikan bahwa nantinya tidak akan ada pihak yang dirugikan baik dari pengusaha maupun pemerintah dalam program pemensiunan dini PLTU tersebut.
"Kita akan cari model pendanaan kan kira-kira sederhananya, supaya paham, sebetulnya seberapa gampang PLTU misal satu PLTU berdasarkan kontrak misal selesai 2030, misal dia masih punya pinjaman, dia itu misal saat bangun 11% dengan skema JETP ETM ini kita carikan ada pendanaan yang pinjamannya 5% kan ada saving 6% ini yang akan dipakai untuk mempercepat," tambah Dadan.
Baca:
Ogah Berduka Gegara Harga Batu Bara Ambles, Bayan Lakukan Ini
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Pengusaha Sebut Batu Bara RI Cukup untuk 50 Tahun ke Depan
(wia)
Source https://www.cnbcindonesia.com