JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan ruwetnya mengurus perizinan hingga eksplorasi energi hijau di Indonesia, tidak terkecuali dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Ia mengungkapkan, mengurus izin hingga eksplorasi pembangunan energi hijau bisa mencapai 6 tahun.
Hal ini lebih panjang daripada masa kepemimpinan presiden satu periode, yakni 5 tahun. "Saya pikir waktu saya jadi Menteri Investasi kita reform UU tenaga kerja sudah selesai. Ternyata di kantor kami ini Pak, sampai ayam tumbuh gigi pun akan susah. Jadi lebih masa periodisasi presiden satu periode. Coba bayangkan, Pak," kata Bahlil dalam opening ceremony "Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition Tahun 2024" di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).
Baca juga: Soal Izin Tambang, Muhammadiyah: Jangan Underestimate Kami... Mantan Menteri Investasi itu memerinci, mengurus tiga izin pembangunan energi hijau mampu memakan waktu 2-3 tahun.
Izin tersebut, antara lain izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau izin lokasi, dan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Tak heran, pembangunan baru bisa dilakukan pada tahun keenam. "Masuk ke kementerian esdm, main lagi barang itu. Eksplorasi itu butuh 2-3 tahun. Jadi Pak, bisa membangun konstruksinya pada tahun keenam," beber Bahlil. Menurut Bahlil, kendala itu membuat Indonesia lebih susah mempercepat visi net zero emission tahun 2060.
Baca juga: kementerian esdm Kantongi Izin Bangun PLTS Apung di Waduk, Kapasitas hingga 14 GW Selain masalah perizinan, infrastruktur pendukung juga masih menjadi kendala. Bahlil lantas mencontohkan keterbatasan rencana pengembangan PLTP 350 megawatt di Bengkulu.
Pengembangan itu terkendala terbatasnya transmisi yang berhubungan dengan lokasi demand dan supply listrik. "Jadi Ibu Dirjen, ini salahnya bukan PLN saja kita defisit sekarang 8 gigawatt. 350 (megawatt atau) 0,35 (gigawatt) ini sudah ada, tapi jaringannya yang belum ada. Nah ke depan, ini yang perlu kita tata secara baik agar tidak seperti orang Papua bilang 'latihan lain, main lain'," ujar dia.
Baca juga: Mau Tekan Impor Migas, Bahlil Sebut RI Bakal Bangun Industri Elpiji Oleh karena itu, ia berjanji akan memangkas kendala tersebut baik dari segi waktu dan syarat. Termasuk dengan kendala penetapan tarif listrik yang perlahan mulai terselesaikan dengan arahan Presiden Jokowi. "Jadi saya izin kepada Bapak Presiden, Pak, kami akan memangkas baik dari sisi syarat waktu untuk kita mendorong teman-teman investor dalam melakukan percepatan-percepatan investasi," ucap Bahlil.
Source https://news.kompas.com