Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh produksi sumber daya alam, termasuk batu bara, harus diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri, terutama sebelum komoditas tersebut diekspor.
Menurut Prabowo, kebijakan ini berlaku tidak hanya untuk batu bara, namun juga komoditas strategis lainnya seperti kelapa sawit. Karena itu, pemerintah akan memastikan kebutuhan nasional terpenuhi terlebih dahulu sebelum dibukanya keran ekspor.
"Baik saya tegaskan di sini, bener bahwa semua produksi batu bara diutamakan untuk kepentingan kebutuhan nasional kita, itu juga tentang semua termasuk kelapa sawit jadi kita penuhi kebutuhan bangsa kita dulu baru kita izinkan ekspor," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, dikutip Selasa (17/3/2026).
Selain itu, Prabowo menggarisbawahi bahwa seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia pada dasarnya merupakan milik bangsa Indonesia, bukan milik individu maupun perusahaan.
"Semua itu milik bangsa Indonesia bukan milik pengusaha. Boleh usaha tapi kepemilikan bangsa Indonesia. Semua kekayaan alam yang ada itulah milik bangsa saya tegaskan itu," kata Prabowo.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan peringatan kepada para pengusaha batu bara. Khususnya untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri melalui skema Domestic Market Obligation (DMO).
Bahlil mengatakan bahwa pihaknya telah mewajibkan seluruh perusahaan batu bara yang telah mendapatkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk memenuhi kewajiban DMO terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor.
Ia pun menegaskan bahwa jika kebutuhan batu bara dalam negeri tidak tercukupi, maka pemerintah tidak akan mengeluarkan izin ekspor bagi perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan DMO.
"Sekarang perusahaan-perusahaan batu bara yang sudah memberikan RKAB kita mewajibkan untuk DMO. Kalau tidak Pak kalau kebutuhan nasional tidak tercukupi maka tidak kita keluarkan izin ekspor," kata Bahlil.
Di sisi lain, Bahlil mengatakan bahwa pemerintah mendapat laporan yang menyebutkan pasokan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mulai menipis. Namun, menurutnya kondisi tersebut tidak benar.
(ven)
Source https://www.cnbcindonesia.com