JAKARTA, KOMPAS.com - Massa aksi "Indonesia Gelap) yang berunjuk rasa di depan patung Arjuna Wijaya (patung kuda), Jakarta Pusat, menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.
Sebab, massa dari para mahasiswa yang tergabung dalam Bada Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menilai ada sejumlah kebijakan pemerintah yang berdampak buruk pada masyarakat.
"Aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalanan pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia," kata Bagas Wisnu, Jendral Lapangan Aksi Indonesia gelap, saat membacakan tuntutan di kawasan Patung Kuda, Senin (17/2/2025).
Baca juga: Ragam Spanduk Nyeleneh di Tengah Demo Mahasiswa Indonesia Gelap
Bagas juga meminta pemerintah mengambil langkah kongkret untuk menyelsaikan berbagai persoalan masyarakat Indonesia.
"Jika tidak, maka aksi serupa akan terus berlanjut di berbagai daerah di seluruh Indonesia," ungkapnya
Berikut tuntutan massa aksi unjuk rasa yang dibacakan, Bagas Wisnu, Jendral Lapangan Aksi Indonesia gelap:
1. Ciptakan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis, serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan
2. Cabut proyek strategis nasional wujudkan reforma agraria sejati. Proyek strategis nasional atau PSN, kerap menjadi alat perampasan tangan rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.
3. Tolak revisi undang-undang minerba. Revisi undang-undang minerba hanya menjadi alat pembungkam bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis.
4. Hapuskan multi fungsi ABRI. Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis.
5. Sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.
6. Cabut instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 yang mana instruksi presiden ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang disuruh dari kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.
7. Evaluasi total program makan bergizi gratis. Program makan gratis harus dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata.
Baca juga: Massa Aksi Indonesia Gelap Mulai Membubarkan Diri
8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus.
9. Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset. Sebab korupsi adalah hal yang mendesak dan hal ini harus segera diatasi mau perpu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.
10. Menolak revisi undang-undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang mana revisi ini berpotensi menguatkan impunitas para aparat juga militer dan memperlemah penguasaan terhadap aparat.
11. Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih. Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan rombak para pejabat yang bermasalah.
12. Menolak revisi peraturan Dewan perwakilan Rakyat tentang tata tertib yang mana revisi tatib ini. Sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang wenangan dari lembaga DPR.
13. Reformasi kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.
Baca juga: Kembali Bakar Spanduk, Massa Aksi Indonesia Gelap Mencoba Tembus Beton Pembatas
Source https://news.kompas.com