Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah berupaya mempercepat pelaksanaan proyek besar pengganti gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) dengan gas alternatif bernama Dimethyl Ether (DME).
Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah menargetkan produksi massal DME dapat dimulai pada tahun 2027.
Gas DME ini dikembangkan karena bahan bakunya bersumber dari dalam negeri, sehingga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG.
Menurut perhitungan pemerintah, penggunaan DME dapat menekan impor LPG hingga 1 juta ton setiap tahun.
Dampaknya, penghematan devisa impor diperkirakan mencapai sekitar Rp 9,1 triliun per tahun. Selain itu, proyek ini juga berpotensi menarik investasi baru senilai 2,1 miliar dollar AS.
Program pengembangan DME ini bukan proyek baru. Upaya percepatan realisasinya telah tercantum dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 yang ditandatangani pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Maju mundur DME
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal kementerian esdm Ahmad Erani, menyebut pemerintah akan menugasi BUMN-BUMN yang selama ini mengelola tambang batu bara untuk memproduksi DME secara massal.
Apabila tidak terdapat BUMN yang dapat memenuhi kebutuhan pasokan batu bara bagi proyek tersebut, maka pemerintah membuka opsi untuk menggandeng perusahaan batu bara lain di luar BUMN.
“Nanti akan dilihat, kalau memang masih ada beberapa konsesi milik BUMN dan relatif belum terpakai, bisa menggunakan itu,” ucapnya di Kantor kementerian esdm, Jakarta dikutip pada Sabtu (8/11/2025).
Pemerintah berencana meninjau kembali sejumlah konsesi batu bara milik BUMN yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Batu bara dengan kadar kalori rendah akan menjadi bahan utama dalam proyek ini. Selama ini, jenis batu bara tersebut dianggap memiliki nilai ekonomi rendah dan kurang diminati pasar, namun dinilai ideal untuk kebutuhan produksi DME.
Salah satu proyek strategis yang tengah digarap adalah hilirisasi batu bara menjadi DME di Kutai Timur, Kalimantan Timur.
Inisiatif ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.
Program tersebut juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, yang menekankan pentingnya swasembada dan ketahanan energi. Pemerintah menargetkan peralihan penuh dari LPG ke DME dapat terealisasi pada tahun 2040.
Selain memperkokoh ketahanan energi, proyek ini diharapkan mampu mendorong transformasi ekonomi di Kalimantan Timur.
Source https://money.kompas.com