Ilustrasi(MGN/KAUTSAR WIDYA PRABOWO)
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah tidak berencana menaikkan batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah menargetkan defisit tetap berada di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Hal tersebut disampaikan Airlangga usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 19 Maret 2026.
“Tadi dilaporkan dalam rapat dengan Bapak Presiden, arahan beliau yang pertama tentu terkait dengan menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen,” ujar Airlangga.Baca juga : Ekonom: Defisit APBN Januari 0,21% Akibat Percepatan Belanja di Awal Tahun
Dari sisi belanja, pemerintah akan melakukan efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal di tengah tekanan global.
Selain itu, pemerintah juga tengah mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), baik di tingkat pusat maupun daerah. Skema yang disiapkan mencakup kemungkinan bekerja dari rumah (work from home) satu hari dalam lima hari kerja sebagai bagian dari efisiensi operasional.
“Nah, ini semuanya kita sedang siapkan lagi. Nanti sesudah konsepnya sudah matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail,” ujar Airlangga.Baca juga : Remunerasi Tinggi Dinilai Tak Efektif Tekan Korupsi Pajak, MAKI: Evaluasi Total Sistem Pengawasan
Dari sisi penerimaan negara, pemerintah berupaya mengoptimalkan pendapatan dari sektor batu bara. Presiden Prabowo menginstruksikan agar potensi kenaikan harga komoditas tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan negara.
Airlangga menjelaskan, pemerintah tengah mengkaji kebijakan pajak ekspor batu bara guna menangkap potensi windfall profit.
“Terhadap batu bara juga akan dihitung terkait dengan pajak ekspor, besarannya nanti dikaji oleh tim. Harapannya pendapatan pemerintah juga naik dengan adanya windfall profit,” jelasnya.
Selain itu, rapat juga membahas percepatan konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Presiden Prabowo mengarahkan agar program tersebut segera direalisasikan, termasuk menugaskan Danantara untuk mempercepat penyelesaian berbagai kendala di lapangan.
“Bapak Presiden mengarahkan agar ini segera direalisasikan dan dihitung untuk dikonversikan menjadi pembangkit listrik tenaga surya,” pungkas Airlangga.(H-2)
Source https://mediaindonesia.com