Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto dicecar pertanyaan soal klausul kesepakatan dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara dirinya dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tentang keharusan RI membuka akses tambang mineral kritis untuk perusahaan AS.
Dalam acara "Presiden Prabowo Menjawab" yang tayang di kanal Youtube Prabowo Subianto, pertanyaan itu dilontarkan oleh Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal. Pertanyaan itu ia sampaikan karena klausul dalam ART itu berlainan arah dengan keinginan pemerintah untuk hilirisasi dan industrialisasi.
"Kalau melihat klausulnya kita disuruh buka full access bukan hanya untuk processing, tapi sampai mining. Ini saya terus terang bertanya ini, ada beberapa yang tidak sejalan dengan program prioritas kita untuk hilirisasi dan kalau kita jalankan ini bagaimana dengan masa depan hilirisasi, industrilasiasi kita?" kata Faisal kepada Prabowo, dikutip Rabu (25/3/2026).
Merespons pertanyaan itu, Prabowo mengatakan, klausul itu bukan berarti Indonesia membuka akses terhadap perusahaan-perusahaan AS untuk menyerap sebanyak-banyak komoditas mineral kritis dan mengekspornya secara mentahan. Sebab, pemerintah punya peraturan yang membatasi ekspor komoditas mentah itu.
"Kita minta bahan mentah diprocessing, kalau dia mau mining process di sini tetap dong, itu dasar hilirisasi, processing di Indonesia," kata Prabowo.
Ia menekankan, kebijakan ini pun juga sudah dilakukan dengan perusahaan-perusahaan negara lain, baik itu seperti China maupun negara-negara kawasan Eropa. Pemerintah ia tegaskan dalam ART itu sebatas membuka akses perusahaan tambang AS untuk beroperasi, sebagaimana Freeport McMoRan beropasi di Papua selama ini.
"Yang penting kan dia minta akses, kita enggak tutup akses, tapi they have to pay international market price, mau Antam yang main, mau apa, kan begitu," paparnya.
Komitmen ini ia tegasnya juga berlaku untuk ART yang terkait relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Prabowo menekankan, TKDN yang diterapkan selama ini tak ada yang difokuskan untuk murni perusahaan Indonesia, melainkan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia untuk produknya masing-masing.
"All this non tariff barrier untuk melindungi, melindungi apa? kita enggak punya industrinya kok, kita punya industri mobil? kan enggak ada, dengan segala hormat loh, Jepang sudah berapa puluh tahun di Indonesia, itu kan basically produk Jepang itu kan," kata Prabowo.
Oleh sebab itu, Prabowo memastikan, selain mengurus kebijakan itu, pemerintah kini juga tengah menggencarkan proses industrialisasi yang betul-betul menghasilkan produk dari anak bangsa, bukan sebatas produk asing yang diolah di Indonesia.
"Ya sekarang kita yang penting harus industrialisasi, kita harus bikin pabrik motor, pabrik mobil, that's where we get the real margin, the real value added. Enggak mungkin lah kita korbankan kepentingan nasional kita, enggak ada masalah bagi kita, enggak mungkin," tegasnya.
(arj/haa)
Source https://www.cnbcindonesia.com