JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan (PDIP), Bane Raja Manalu, menyayangkan lambannya pemerintah dalam menjalankan rekomendasi perbaikan tata kelola Geopark Kaldera Toba.
Sebab, status keanggotaan Geopark Kaldera Toba sebagai anggota UNESCO Global Geopark (UGGp) kini terancam dicabut.
“Sudah mendapat kartu kuning dan diberi waktu dua tahun untuk perbaikan, jangan disia-siakan. Jangan sampai status Toba di UNESCO Global Geopark dicabut, nanti menyesal,” kata Bane kepada wartawan, Rabu (14/5/2025).
Baca juga: Kaldera Toba Dapat Kartu Kuning UNESCO, Sandiaga: Ini Pelajaran dan Alarm
Adapun manfaat dari status Geopark Kaldera Toba yang diakui secara global oleh UNESCO seharusnya bisa meningkatkan pariwisata, mengembangkan ekonomi lokal, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesadaran akan warisan geologi - edu-wisata.
Meski begitu, ia menilai status geopark bukan label yang otomatis membuat Danau Toba jadi destinasi unggulan.
Baca juga: Sejarah Danau Toba Menurut Legenda dan Ilmu Geologi
Bagi politikus PDIP ini, label geopark juga bukan tujuan akhir, tetapi harus dipertanggungjawabkan.
“Di sinilah perlunya pemahaman serta keseriusan pemerintah provinsi untuk melakukan tata kelola yang baik pada Geopark Kaldera Toba, jangan ganti kepala dinas, lalu ganti juga kebijakannya,” ujar Bane.
Menurut Bane, pemerintah perlu juga melakukan edukasi masyarakat terkait pentingnya pengelolaan kawasan Danau Toba sebagai magnet pariwisata yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar.
Anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Utara III itu pun menyayangkan minimnya peran Badan Pengurus (BP) Toba Caldera UNESCO Global Geopark (TCUGGp), yang vakum dalam dua tahun ke belakang karena tidak adanya anggaran.
“Saya sangat prihatin dengan pengelolaan Danau Toba saat ini. Padahal Danau Toba memiliki potensi untuk mendatangkan banyak wisatawan berkualitas yang akan membuat hidup masyarakat sekitar Danau Toba menjadi lebih baik dan sejahtera,” ujar Bane.
Dia berharap, dalam beberapa waktu ini dapat memperbaiki pengelolaan agar status geopark Toba tidak dicabut.
“Semoga dalam sisa waktu satu-dua bulan ke depan, pengelolaan Danau Toba bisa menunjukkan tren positif dan UNESCO tidak mencabut keanggotaan Kaldera Toba dari UNESCO Global Geopark,” harap Bane.
Baca juga: Kemenpar Luncurkan Gerakan Wisata Bersih di Kawasan Danau Toba Parapat
Di sisi lain, Bane juga menyoroti agar pengelolaan geopark oleh kementerian esdm perlu dikaji ulang.
Pasalnya, geopark di Indonesia, baik yang berskala nasional maupun UNESCO Global Geopark, kini berada di bawah pengelolaan kementerian esdm.
“Dengan banyaknya tugas kementerian esdm, ada kekhawatiran pengelolaan geopark menjadi tidak diutamakan, padahal ini hal penting, karena mendapat status Geopark dari UNESCO juga tidak mudah,” ungkap Bane.
Source https://news.kompas.com