Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bicara perkembangan izin tambang ormas keagamaan hingga rencana perpanjangan kontak PT Freeport Indonesia (PTFI) usai serah terima jabatan (sertijab) dari menteri sebelumnya Arifin Tasrif.Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru merombak (reshuffle) kabinet, salah satunya menggeser posisi Bahlil dari Menteri Investasi/Kepala BKPM menjadi Menteri ESDM.Bahlil menyebut, izin tambang untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah selesai 3-4 hari yang lalu. Bahlil mengatakan, PBNU akan menyetorkan Kompensasi Data Informasi (KDI) kepada negara.
"Izin untuk ormas tambang untuk PBNU sudah selesai kalau tidak salah 3-4 hari lalu. Tinggal mereka menyetor ke negara, kan harus ada KDI-nya yang menyetor ke negara. Kalau itu sudah selesai, selesai," katanya usai sertijab di kementerian esdm, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024) kemarin.Sementara, izin untuk PP Muhammadiyah sedang proses dan hampir selesai. "Kemudian Muhammadiyah sekarang dalam proses yang sudah hampir juga selesai tentang lokasinya," ungkapnya.Bahlil melanjutkan, pengawasan tambang ormas akan dilakukan oleh kementerian esdm maupun Kementerian Investasi."Dua-duanya. Tetap PP nggak bisa diubah dong, tapi titik koordinatnya tetap di ESDM. Jadi ini kan ESDM sama Kementerian Investasi itu kan ada punya sinkronisasi. Hulunya tetap di ESDM, hilirnya itu ada di Kementerian Investasi," terangnya.Ia juga mengatakan, perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) sudah hampir rampung. Namun, ia menyebut Freeport masih lambat dalam menyiapkan berbagai syarat terkait negosiasi."IUPK Freeport sekarang sudah hampir selesai, tapi Freeport-nya agak lambat. Lambat dalam menyiapkan berbagai syarat yang menjadi negosiasi, termasuk negosiasinya dengan BUMN belum selesai," katanya."Jadi jangan tanya pemerintah terus, tanya Freeport juga," sambungnya.Sebelumnya, Bahlil menyebut, perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport akan terbit sebelum pemerintahan Presiden Jokowi berakhir. Bahlil mengatakan langkah ini dimaksudkan untuk menjaga operasional Freeport ke depan, khususnya setelah IUPK yang dimiliki perusahaan itu habis masa berlaku yakni sampai 2041 nanti."Freeport ke depan akan kita lakukan proses perpanjangan (IUPK), karena 2041 selesai (IUPK yang saat ini dimiliki), kalau tidak siapa yang mengelolanya?," kata Bahlil dalam Kuliah Umum di IPDN Jatinangor yang disiarkan secara online, Kamis (11/7).Bersamaan dengan proses perpanjangan IUPK itu, pemerintah akan menambah jumlah kepemilikan saham Freeport sebanyak 10%. Dengan begitu jumlah saham yang dimiliki pemerintah atas perusahaan tambang itu menjadi 61%, dari sebelumnya 51%.
(acd/ara)
Source https://finance.detik.com