Dana AS Cs Tak Kunjung Turun, RI Putar Otak Pensiun Dini PLTU
Dana AS Cs Tak Kunjung Turun, RI Putar Otak Pensiun Dini PLTU
Admin Ugems
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 'memutar otak' lantaran dana yang diusung oleh negara maju untuk transisi energi dalam program Just Energy Transition Program (JETP) tidak kunjung diberikan untuk Indonesia.
Salah satu program yang ingin menggunakan dana tersebut adalah pemensiunan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara di dalam negeri.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan bahwa pihaknya akan mencarikan sumber dana lain untuk pemensiunan PLTU dalam negeri. Dia mengatakan bahwa pihaknya terus membuka kesempatan bagi lembaga lain untuk bisa membiayai program pensiun dini PLTU di Indonesia.
"Kita juga sampaikan bahwa ada bahan kan bukan sesuatu yang salah kita kan tidak melakukan sesuatu yang salah, basisnya menggunakan data dari roadmap Net Zero Emission kita yang di Bali itu juga dikerjakan oleh IEA, lembaga yang sangat kedibel di dunia," jelasnya saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta, dikutip Senin (18/9/2023).
Dadan menyebutkan bahwa salah satu kemungkinan pendanaan yang akan digunakan adalah melalui Bank Pembangunan Asia (ADB). Dia mengatakan bawa dirinya sudah melakukan pertemuan dengan pihak ADB dan membicarakan perihal hibah untuk program pensiun dini PLTU Tanah Air.
"Menurut saya tidak mungkin hanya (dana) dari pemerintah Indonesia, malah mungkin lebih banyak dana-dana seperti ADB yang menggunakan dana yang lebih murah, mungkin kita cari hibah-hibah yang lebih masuk," terangnya.
Dia mengatakan akan banyak opsi pendanaan yang bisa digunakan melalui pendanaan ADB seperti konsolidasi dana ADB dan pendanaan bilateral. "Jadi di ADB nanti dikonsolidasi dana-dana tersebut. Memang ada juga nanti yang bilateral, banyak opsi lah," tandasnya.
Dengan begitu, dia klaim pemerintah Indonesia tengah menyusun persiapan untuk pendanaan pensiun dini PLTU.
"Nanti dengan Kementerian Keuangan kita sedang menyusun persiapan-persiapan menuju ke sana dan di Perpres kan diamanatkan bahwa ini (pensiun dini) harus ada persetujuan 3 menteri," pungkasnya.
Seperti diketahui, rencana untuk pensiun dini PLTU dalam negeri tidak semudah membalikkan telapak tangan. Terlebih, dana yang diperlukan untuk menghentikan dan mempercepat pensiun dini PLTU ini sangat besar, bisa mencapai ratusan dan bahkan ribuan triliun.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengaku pusing untuk mencari sumber pendanaan untuk pensiun dini PLTU ini.
Luhut menyebut, pihaknya memperkirakan dibutuhkan dana hingga US$ 100 miliar atau sekitar Rp 1.500 triliun (asumsi kurs Rp 15.000 per US$) untuk melakukan transisi energi, khususnya suntik mati PLTU.
Meskipun ada komitmen pendanaan dari negara maju sebesar US$ 20 miliar atau sekitar Rp 300 triliun melalui inisiatif JETP untuk RI, namun dia mengaku hingga saat ini belum ada kejelasan terkait pencairan pendanaannya. "Iya JETP. Ya itu sampai sekarang kita belum tahu uangnya," ungkap Luhut di Jakarta, dikutip Kamis (07/09/2023).
Luhut mengatakan, negara-negara maju tersebut meminta Indonesia untuk membuat program terlebih dahulu dan mendetailkan rencana program meninggalkan batu bara dan membangun energi baru terbarukan (EBT).
"Ya mereka yang minta kita buat, ya kita buat. Mereka yang janjiin duitnya ya sekarang mana duitnya?" tukasnya.
Tak hanya Luhut, Sri Mulyani pun mengaku pusing untuk mencari sumber pembiayaan pensiun dini PLTU.
Sri Mulyani mengaku, pensiun dini PLTU bukan lah hal mudah. Selain isu pendanaan, Sri Mulyani juga mengaku harus putar otak untuk mencari sumber energi lainnya untuk mengisi kekosongan ketika PLTU batu bara dimatikan.
"Saat ini kita benar-benar berada pada level pembahasan berapa besarnya dana pensiun yang cakupannya akan mempengaruhi neraca perusahaan PT PLN," kata Sri Mulyani saat Gala Dinner Indonesia Sutainability Forum 2023 di Park Hyatt Jakarta, Kamis malam, (7/9/2023).
Pemerintah saat ini sedang menjajaki rencana suntik mati untuk dua pembangkit listrik, yakni PLTU Cirebon-1 dan PLTU Pelabuhan Ratu. Pensiun dini ini didanai lewat mekanisme Energy Transition Mechanism (ETM). PLTU Cirebon-1 masuk ke dalam daftar proyek percontohan atau test case pensiun dini yang dipilih oleh Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB).
Sri Mulyani mengatakan ketika PLTU batu bara dimatikan, maka akan menjadi aset mangkrak bagi PLN. Dia mengatakan ketika aset itu sudah tak bisa digunakan, maka pemerintah harus mengisinya dengan membangun energi terbarukan.
Masalah selanjutnya, kata dia, untuk mempensiunkan PLTU dan menggantikannya dengan energi terbarukan butuh modal yang tidak sedikit. Dia mengatakan modal pembangunan itu akan menjadi beban yang tidak sedikit, terlebih suku bunga saat ini sedang melambung tinggi. "Kurs yang saat ini mahal menjadi permasalahan yang teridentifikasi secara nyata, bukan lagi sekedar bicara soal uang triliunan," ujar dia.
[Gambas:Video CNBC]
(pgr/pgr)