3 Skenario Pembentukan Badan Usaha Khusus Migas Pengganti SKK Migas

Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menginisiasi pembuatan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (Migas) sebagai pengganti UU Migas Nomor 22 Tahun 2001. Isu yang paling mencolok dari Rancangan UU Migas ini adalah pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas sebagai pengganti dari SKK Migas.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya pada Selasa (18/8/2026) dal;am Rapat Paripurna, 8 Fraksi DPR menyetujui RUU Migas sebagai usulan inisiataif DPR RI.
Berdasarkan informasi yang diterima CNBC Indonesia, terdapat tiga skenario pembentukan BUK Migas. Sebagai berikut:

Skenario Pertama: Berada langsung di bawah Presiden RI: Sesuai draf RUU Migas yang diterima CNBC Indonesia sebelumnya, sesuai dengan Pasal 5 ayat 3 disebutkan bahwa BUK Migas merupakan pemegang kuasa usaha pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Tak Cuma itu, BUK Migas ini bak 'Danantara' di sektor hulu migas, selain bisa melakukan penguasaan dan pengusahaan sektor hulu migas, sesuai dengan Pasal 85 ayat 6 disebutkan bahwa BUK Migas dapat melakukan investasi atas sebagian dana Minyak dan Gas Bumi melalui kerja sama dengan Lembaga Pengelola Investasi.
Skenario Kedua: Berada di bawah PT Pertamina (Persero): Dari informasi yang diterima, terdapat juga keinginan pemerintah untuk membentuk BUK Migas berada di bawah Pertamina. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Badan Usaha Minyak Malaysia yakni Petronas dengan memiliki Petronas Carigali(PETRONAS Carigali Sdn Bhd) sebagai cabang operasional utama di sektor hulu untuk kegiatan eksplorasi, pengembangan, dan produksi minyak serta gas bumi (migas), baik di Malaysia maupun di kancah internasional.
Skenario Ketiga: Tetap di Bawah kementerian esdm seperti SKK Migas: BUK Migas juga dibahas untuk tetap berada di bawah kementerian esdm, hanya saja berbeda dengan SKK Migas, BUK Migas tetap akan lebih kuat karena bisa melakukan pengusahaan migas dan juga investasi.
Atas ketiga skenario ini, CNBC Indonesia mencoba mewawancari beberapa fraksi di DPR khususnya Komisi XII DPR. Namun, karena draf RUU Migas masih dalam pembahasan, beberapa Anggota Komisi XII hanya menjawab secara normative
Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi Golkar Bambang Patijaya menyampaikan, bahwa dari fraksi yang ada di Komisi XII DPR saat ini sudah membyat draf awal RUU Migas tersebut. "Kita belum bisa bicara atau bahas-bahas apapun, kita menunggu DIM (Daftar Inventarisi Masalah) dari pemerintah baru kita bahas," terang Bambang saat ditemui di Gedung DPR
Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi Partai PAN, Eddy Soeparno menyampaikan, Undang-Undang Migas ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. "Dengan adanya iklim investasi yang lebih menjanjikan, memberikan kepastian hukum, memberikan kemudahan berusaha, agar investasi yang kita butuhkan di sektor migas itu bisa naik," terang dia kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (9/9/2026)
Terkait dengan BUK Migas, Eddy menyampaikan, bahwa kelak BUK Migas adalah lembaga yang akan kemudian melakukan regulasi di sektor hulu migas, termasuk juga investasi pengusahaan di sektor hulu migas sesuai dengan mandat BUK Migas yang akan didapatkan.
"Ya, itu salah satunya adalah bisa memiliki wilayah kerja migas, bisa melakukan investasi di perusahaan migas. Pokoknya segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan hulu migas itu menjadi bagian dari mandat pengusahaan BUK Migas selanjutnya," tegas dia.
Bersamaan dengan itu, Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi Partai PKB, Ratna Juwita Sari menyampaikan terkait pembentukan BUK Migas sebaiknya dikelola secara professional oleh Badan Usaha yang sudah ada. "Maksudnya jadi tidak dibutuhkan regulator lain, karena mengingat sebenernya dia kan bertindak untuk dan atas nama negara, sehingga harapan kami nanti kita tunggu DIM pemerintah," tegas Ratna kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (9/9/2026).
Draf Rancangan UU Migas
Berdasarkan draf RUU Migas yang diterima CNBC Indonesia, terdapat beberapa pasal yang menekankan pembentukan BUK Migas. Badan ini setidaknya punya 'kekuatan' yang lebih besar ketimbang SKK Migas.
Sebagai inti poin dari 'kekuatan' BUK Migas dalam draf RUU Migas ini, kelak BUK Migas menjadi pemegang kuasa pertambangan hulu migas, bisa mengelola dan melakukan kerjasama hulu migas dengan badan usaha lain.
Sementara untuk modal awal BUK Migas berasal dari barang milik negara pada Kegiatan Usaha Hulu, serta barang milik negara pada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta SKK Migas.
Kelak, pendapatan BUK Migas bersumber dari hasil pengusahaan Kegiatan Usaha Hulu dan hasil pengelolaan aset seluruh barang milik negara yang menjadi hak BUK. Bahkan, BUK Migas dengan persetujuan Menteri dapat melakukan investasi atas sebagian dana Migas melalui kerja sama dengan Lembaga Pengelola Investasi.
Berikut isi pasal dalam draf RUU Migas yang membentuk BUK Migas:
Pasal 5
(Penguasaan dan Pengusahaan)
(1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sebagai pemegang Kuasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
(2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan pengusahaan Kegiatan Usaha Hulu kepada BUK Migas.
(3) BUK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemegang kuasa usaha pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(4) BUK Migas sebagai pemegang kuasa usaha pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan seluruh pengusahaan Kegiatan Usaha Hulu.
(5) Dalam hal pengusahaan Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, BUK Migas dapat melakukan penawaran kerja sama atas Wilayah Kerja kepada Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap.
Pasal 6
(Pengusahaan)
(1) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(2) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
a. Kegiatan Usaha Hulu; dan
b. Kegiatan Usaha Hilir.
(3) Perolehan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh BUK Migas.
(4) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. Eksplorasi; dan
b. Eksploitasi.
(5) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. Pengolahan;
b. Pengangkutan;
c. Penyimpanan; dan
d. Niaga.

BUK Migas: Pembentukan, Tugas, Organ, Modal, Pendapatan
Pasal 63
(1) BUK Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini.
(2) BUK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengelola dan mengendalikan Kegiatan Usaha Hulu.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUK Migas bertugas:
a. mengusahakan Wilayah Kerja melalui kerja sama dengan kontraktor berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan bertindak sebagai manajemen operasi;
b. mempersiapkan penawaran Wilayah Kerja untuk diusahakan lebih lanjut;
c. melakukan seleksi dan menentukan kontraktor dalam mengusahakan Wilayah Kerja;
d. mempersiapkan syarat dan ketentuan Kontrak Kerja Sama;
e. menandatangani Kontrak Kerja Sama;
f. mengkaji dan menyampaikan laporan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri;
g. mengkaji dan memberikan persetujuan rencana kerja dan/atau anggaran kontraktor yang sudah menandatangani Kontrak Kerja Sama;
h. menjual Minyak dan/atau Gas Bumi yang menjadi haknya berdasarkan Kontrak Kerja Sama;
i. mengelola dan mencatat penerimaan yang dihasilkan dari pengusahaan Kegiatan Usaha Hulu;
j. mengelola dan mencatat aset yang didapatkan dari pengusahaan Kegiatan Usaha Hulu;
k. mencatat cadangan terbukti Minyak dan Gas Bumi;
l. mengelola data Kegiatan Usaha Hulu;
m. menyusun rencana usaha penyediaan minyak dan gas;
n. melakukan kegiatan investasi dalam bentuk partisipasi interes pada Wilayah Kerja;
o. melakukan tindakan korporasi yang diperlukan berdasarkan persetujuan dewan pengawas; dan
p. melaporkan kepada Presiden secara berkala mengenai pengusahaan Kegiatan Usaha Hulu.

Pasal 64
(1) Organ BUK Migas terdiri atas:
a. dewan pengawas; dan
b. dewan direksi.
(2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
b. 6 (enam) orang anggota.
(3) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas usul Presiden.
(4) Ketua dan Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 65
(1) Dewan direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang.
(2) Dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. direktur utama;
b. wakil direktur utama; dan
c. direktur.
(3) Dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 66
Modal awal BUK Migas berasal dari:
a. barang milik negara pada Kegiatan Usaha Hulu;
b. barang milik negara pada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan
c. modal kerja yang bersumber dari persentase tertentu penerimaan negara bukan pajak pada Kegiatan Usaha Hulu sebelum terbentuknya BUK Migas.

Pasal 67
Pendapatan BUK Migas bersumber dari:
a. hasil pengusahaan Kegiatan Usaha Hulu;
b. hasil pengelolaan aset seluruh barang milik negara yang menjadi hak BUK; dan
c. pendapatan lain dari Kegiatan Usaha Hulu.

Pasal 68
Anggaran operasional BUK Migas bersumber dari sebagian pendapatan yang diperoleh BUK Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.

Pasal 69
Ketentuan lebih lanjut mengenai BUK Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 68 diatur dalam Peraturan Presiden.


Cadangan Migas & Dana Migas
Pasal 84
(1) Pemerintah Pusat melalui BUK Migas merencanakan Cadangan Minyak dan Gas Bumi serta meningkatkan temuan Cadangan Minyak dan Gas Bumi untuk kepentingan nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Pemerintah Pusat menetapkan cadangan strategis, cadangan penyangga, dan cadangan operasional Minyak dan Gas Bumi untuk kepentingan nasional di seluruh wilayah Indonesia.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan temuan Cadangan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan cadangan strategis, cadangan penyangga, dan cadangan operasional Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 85
(1) Menteri wajib mengelola dana Minyak dan Gas Bumi secara transparan dan akuntabel.
(2) Dalam mengelola dana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
(3) Dana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari persentase tertentu:
a. hasil penerimaan bersih Minyak dan Gas Bumi bagian negara;
b. bonus yang menjadi hak BUK Migas berdasarkan Kontrak Kerja Sama dan Undang-Undang ini; dan
c. pungutan dan iuran yang menjadi hak negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening atas nama Menteri.
(5) Dana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan jumlah cadangan Minyak Bumi konvensional dan nonkonvensional serta Gas Bumi melalui kegiatan Eksplorasi termasuk di wilayah terbuka (open area), pengembangan infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, serta penelitian dan pengembangan Minyak dan Gas Bumi.
(6) Selain ditujukan untuk meningkatkan jumlah cadangan Minyak Bumi konvensional dan nonkonvensional serta Gas Bumi, pengembangan infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, serta penelitian dan pengembangan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BUK Migas dengan persetujuan Menteri dapat melakukan investasi atas sebagian dana Minyak dan Gas Bumi melalui kerja sama dengan Lembaga Pengelola Investasi.

Pasal 86
Pengelolaan dana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 wajib diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 87
Ketentuan lebih lanjut mengenai dana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86 diatur dalam Peraturan Pemerintah.



(pgr/pgr)

Source https://www.cnbcindonesia.com