Bisnis.com, JAKARTA—PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN mendapat arahan dari Danantara untuk bergerak di bisnis midstream dan downstream.
Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sekaligus COO Danantara Dony Oskaria menegaskan BUMN akan diarahkan untuk mendukung realisasi tiga fokus utama pemerintah dalam program-program strategis. Tiga fokus utama tersebut meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan sumber daya manusia
“BUMN akan mendukung realisasi tiga fokus utama pemerintah dalam program strategis. Di sektor energi seperti PGN akan bergerak di bisnis midstream dan downstream, bukan upstream lagi,” ujar Dony Oskaria, dikutip Kamis (29/1/2026).
Dony menambahkan, untuk meningkatkan ketahanan energi, khususnya dalam mengurangi impor dan subsidi LPG, PGN akan didorong untuk terus mengembangkan program jaringan gas rumah tangga. Sebagai langkah awal, pembangunan gas kota akan dilakukan di Batam dan akan berlanjut.
“Trial pembangunan jaringan gas rumah tangga dilakukan di Batam. Setelah itu akan berlanjut ke 4 kota lainnya,” ujarnya.
Pembangunan dan perluasan jaringan gas rumah tangga selama ini terus dilakukan oleh PGN di berbagai kota/kabupaten. Pada 2025 lebih dari 821.000 rumah tangga di 18 provinsi dan 74 kota/kabupaten.
PGN juga membangun dan mengelola jaringan pipa transmisi serta pipa distribusi gas bumi sepanjang lebih dari 33.500 km, di mana ±19.700 km merupakan pipa jargas.
Dony menyampaikan, selain perluasan gas rumah tangga, Danantara juga akan mulai mengembangkan Dimetil Eter (DME) untuk menggantikan ketergantungan rumah tangga Indonesia terhadap LPG yang sebagian besar harus diimpor.
“Kami sudah menyiapkan program DME untuk menggantikan LPG yang sebagian besar impor. Groundbreaking proyek DME segera dilakukan pada akhir Januari atau awal Februari 2026 ini,” tambah Dony.
Kementerian ESDM memperkirakan total konsumsi LPG pada 2026 kurang lebih sekitar 10 juta metrik ton (MT). Sementara, kapasitas produksi nasional di angka 1,3–1,4 juta MT per tahun.
Kesenjangan antara kebutuhan nasional dan kapasitas produksi tersebut, kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, menyebabkan Indonesia mengalami defisit LPG sekitar 8,6 juta MT, yang akhirnya dipenuhi dengan impor.
Untuk memastikan ketahanan energi, dalam APBN 2026 pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp402,4 triliun. Anggaran tersebut akan difokuskan pada subsidi dan kompensasi energi senilai Rp 381,3 triliun, serta pengembangan energi baru terbarukan (EBT) Rp37,5 triliun.
Sejumlah BUMN diketahui telah menjalankan program awal pengembangan DME. Di antaranya adalah PT Bukit Asam (ptba) untuk studi awal DME.
Selain itu, ptba dan PGN juga mengembangkan kerja sama hilirisasi batu bara dalam bentuk Synthetic Natural Gas (SNG). Rencananya jika mampu berproduksi, gas hasil olahan batu bara ini akan disalurkan ke pelanggan-pelanggan existing PGN.
Source https://www.bisnis.com