Jakarta, CNBC Indonesia - MPR RI mendukung pemerintah untuk mendorong peralihan sumber energi untuk memasak dari yang saat ini didominasi dengan menggunakan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke kompor listrik. Salah satunya untuk menekan beban impor LPG di Tanah Air.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyebutkan bahwa pihaknya mendorong rencana 'bagi-bagi' kompor listrik gratis untuk kelompok masyarakat kelas bawah atau kategori desil 1 hingga 4. Ia menyebut pihaknya sudah sepakat terhadap wacana tersebut dan mendorong untuk diimplementasikan oleh pemerintah pada tahun 2027 mendatang.
"Jadi nanti untuk desil 1 sampai 4 akan kemudian diberikan kompor gratis, kompor listrik gratis. Nah itu nanti akan dilaksanakan anggarannya sudah kita sepakati secara prinsipil di tahun 2027 untuk kemudian dilaksanakan," katanya dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia, dikutip Jumat (24/7/2026).
Program konversi tersebut dinilai mendesak karena saat ini 80% dari total kebutuhan LPG nasional dipenuhi melalui impor. Kondisi tersebut sudah membebani anggaran negara karena adanya subsidi untuk LPG.
Eddy merinci bahwa satu tabung LPG 3 kg sebenarnya memiliki nilai keekonomian sebesar Rp 56.000, namun dijual ke masyarakat hanya sekitar Rp 20.000 hingga Rp 21.000. Hal ini berarti negara menanggung subsidi sebesar Rp 36.000 per tabung, padahal dia mengatakan 63% subsidi energi saat ini masih salah sasaran.
"Nah oleh karena itu, kita harus kemudian ganti. Kita sekarang sedang mendorong di parlemen supaya ada pergantian cara memasak kita dari LPG based menjadi electricity based," lanjutnya.
Peralihan ke kompor listrik dinilai lebih aman bagi ketahanan energi karena pasokan listrik di Indonesia didominasi oleh sumber daya dalam negeri, terutama batu bara dan energi terbarukan. Melalui program kompor listrik, pemerintah berharap dapat melakukan penghematan anggaran subsidi yang mencapai Rp 390 triliun per tahun untuk dialokasikan ke sektor lainnya.
"Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau ada gambaran-gambaran yang agak kritis, tetapi menurut saya kita berupaya keras untuk mengurai berbagai permasalahan yang ada," tandasnya.
Sebagaimana diketahui, kementerian esdm mengalokasikan anggaran sebesar Rp815,56 miliar untuk program pengadaan kompor listrik pada tahun 2027.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa anggaran tersebut masuk dalam pagu Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dan telah tercantum dalam Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI).
"Kompor listrik, ini karena kita mengurangi kebutuhan LPG, kita cari bauran energi lain. Jadi energi lain kita bukan hanya LPG, ada kompor listrik, CNG, dan lain-lain itu Rp815,56 miliar," jelas Bahlil beberapa waktu yang lalu.
Selain kompor listrik, kementerian esdm juga mengalokasikan anggaran untuk program motor listrik sebesar Rp635,24 miliar sebagai bagian dari transisi energi nasional.
(pgr/pgr)
Source https://www.cnbcindonesia.com